Batu Bara – Kunjungan Kerja (Kunker) DPRDSU Dapil V Provinsi Sumut pertanyakan hasil alokasi anggaran yang disalurkan dari Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), ke Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Kamis (18/7).
Pada pertemuan di Aula Kantor Bupati Batu Bara Jalinsum Limapuluh, ke empat Anggota DPRDSU mempertanyakan dengan tegas terkait penggunaan anggaran yang telah disalurkan.
Sebelumnya rombongan tim Kunker telah meninjau proyek peningkatan kapasitas jalan pada ruas Desa Bagan Baru menuju Desa Kapal Merah Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara yang dianggarkan dari dari Dana BKP tahun 2023 senilai 3.708.512.675,29, dengan nomor Kontrak, 02/PK/PPK-BKP/DPUTR-BB/2023.
Tampak dalam rombongan Kunker anggota DPRD Provinsi Sumut ke Kabupaten Batu Bara hadir Darwin Marpaung Fraksi PPP, Yadi Khoir, Fraksi PAN, Hadian Adinata Fraksi PKS, Dodi Taher Fraksi Golkar.
Dalam rapat Kunker tersebut Anggota DPRDSU Fraksi Partai PPP Darwin menyinggung DPRD Batu Bara terpilih, dikatakannya! “Na’uzubillah garangnya sebelum dilantik, sudah dilantik kenak barang tu meleleh, apa garang lagi” singgung Darwin.
Masih diruang rapat yang dihadiri Pj. Bupati Batu Bara Heri Wahyudi, Sekda Batu Bara Norma Deli Siregar, Kadis PUTR Batu Bara Kurnia, Kaban BKAD Rajali dan yang lainnya, Yahdi Khoir menegaskan kepada pemkab Batu Bara untuk segera menyelesaikan masalah jalan di Desa Bagan Baru Menuju Desa Kapal Merah Kecamatan Nibung Hangus.
Disampaikan nya, mereka selaku pengawas Dana BKP telah turun langsung meninjau ke Desa Bagan Baru menuju Desa Kapal Merah berdasarkan laporan warga, yang mereka ketahui jalan tersebut dibangun hotmix jika tidak salah panjangnya 1,8 kilometer yang menelan anggaran 3,7 milyar.
“Kami melihat sekitar 300 meter jalan yang baru di bangun sudah rusak, jadi kami tadi kesana dalam merespon aduan masyarakat juga ada masyarakat mevidieokan jalan tersebut dan menyampaikan sama kami dan kami turun meninjau langsung untuk membuktikan dan melihat fakta dilapangan, “ucap Yahdi
“Ternyata memang betul, ada sekitar 300 meter kurang lebih yang kondisinya sangat memperihatinkan dan itu harus segera diperbaiki oleh pelaksananya, lanjut Yahdi.
Yahdi juga mengaku telah minta penjelasan dari Satuan Kerja (Satker) dinas PUTR Kabupaten Batu Bara bahwa itu belum sepenuhnya di bayarkan, masih ada sekitar 40-45 % lagi yang belum dibayarkan dan itu masih dalam tanggung jawab perawatan oleh pemborongnya atau pelaksananya.
“Untuk itu kami menekan kan supaya itu diperbaiki segera.”tutup Yahdi.
