Batu Bara | Tempotimur.com – Praktisi Hukum kabupaten Batu Bara menyesalkan kebijakan Papdesi kabupaten Batu Bara yang melaksanakan bimtek Kepala Desa sekabupaten Batu Bara di hotel grand antares medan beberapa hari yang lalu.
Padahal menurut Rudi Praktisi Hukum Kabupaten Batu Bara, dari isu yang beredar di akhir tahun 2023 ini Kabupaten Batu Bara sedang mengalami defisit anggaran.
Lalu apa urgensinya, sehingga di akhir tahun dan disaat situasi anggaran APBD Batu Bara Kepala Desa melaksanakan bimtek , mestinya anggaran yang di gunakan untuk bimtek dapat di manfaatkan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan juga meningkatkan sarana prasarana Desa, kata Praktisi Hukum Rudy Harmoko, SH, Sabtu (30/12/2023).
Seharusnya menurut Rudy dengan anggaran itu Desa Desa bisa memanfaatkan nya untuk maju seperti program nawacita bapak Presiden meningkatkan ekonomi kerakyatan serta UMKM di setiap pedesaan.
Kegiatan bimtek ini seperti dipaksakan, untuk itu diminta kepada APH agar memanggil pengurus Papdesi terkait acara bimtek desa dengan mempergunakan dana desa.
“Kalau memang tidak jelas urgensi nya maka saya berharap kepada APH menindak tegas siapapun yang menyalagunakan dana Desa, “kata Rudi mengakhiri.
Penulis : Red
