BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menyebut delapan dari sepuluh program prioritas yang menjadi janji politiknya bersama Wakil Bupati Syafrizal saat masa kampanye telah dilaksanakan dan berjalan maksimal.
Sementara dua program lainnya, menurutnya, telah dijalankan, namun pelaksanaannya belum maksimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah daerah berkaitan dengan keterbatasan kemampuan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Bupati Baharuddin didampingi Wakilnya Syafrizal saat meninjau kegiatan Bupati BERLAYAR di Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Selasa (23/9/2026).
“Delapan dari sepuluh janji politik telah dilaksanakan dan berjalan dengan maksimal, sementara dua di antaranya sudah dilakukan tetapi belum berjalan maksimal,” ujar Baharuddin.
Menurutnya, pemerintah Kabupaten Batu Bara akan terus berupaya merealisasikan seluruh program yang telah menjadi komitmen politik pasangan Baharuddin-Syafrizal kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan sejumlah program. Karena itu, pemerintah daerah melakukan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran.
Meski demikian, Baharuddin menegaskan bahwa program prioritas tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan dilaksanakan secara bertahap.
Berdasarkan rangkuman program prioritas yang menjadi komitmen pasangan Baharuddin-Syafrizal, terdapat delapan program yang telah berjalan maksimal.
Pertama, program berobat gratis melalui Universal Health Coverage (UHC). Program ini ditujukan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan identitas kependudukan.
Kedua, peningkatan fasilitas kesehatan di desa, termasuk upaya menghadirkan pelayanan Puskesmas dengan fasilitas rawat inap di setiap kecamatan sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan lebih dekat.
Ketiga, program Bupati BERLAYAR atau pelayanan langsung ke masyarakat. Program tersebut menghadirkan sejumlah pelayanan publik secara terpadu hingga ke desa, di antaranya pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, perpustakaan keliling, layanan Samsat serta pelayanan perizinan.
Keempat, jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi guru non-ASN. Program tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada guru honorer/non-ASN dan secara bertahap dapat diperluas kepada kelompok masyarakat lainnya.
Kelima, swasembada dan ketahanan pangan melalui penguatan sektor pertanian. Salah satu bentuk dukungannya berupa penyaluran alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani guna meningkatkan produktivitas pertanian.
Keenam, peningkatan mutu sumber daya manusia dan pendidikan, antara lain melalui kegiatan kompetisi atau olimpiade sains daerah yang ditujukan untuk mendorong prestasi dan kualitas pelajar.
Ketujuh, pelatihan tenaga kerja lokal melalui program pelatihan dan sertifikasi kerja. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan pemuda Batu Bara agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk kawasan industri.
Kedelapan, pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dirancang sebagai pusat pelayanan terpadu untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen administrasi maupun perizinan.
Sejumlah program tersebut juga sejalan dengan agenda pembangunan yang pernah dipaparkan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, termasuk perluasan UHC, perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, pembangunan Puskesmas rawat inap serta pembentukan MPP.
Sementara itu, dua program lainnya masih belum mencapai hasil maksimal.
Pertama, pembangunan infrastruktur yang merata, meliputi perbaikan dan pembangunan jalan serta fasilitas publik dari kawasan perkotaan hingga wilayah perdesaan.
Program ini menjadi salah satu bagian penting dari agenda pembangunan karena pemerataan infrastruktur berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, aktivitas ekonomi dan konektivitas antarwilayah.
Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pasar murah. Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
Baharuddin mengatakan keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam memaksimalkan pelaksanaan dua program tersebut. Namun, dirinya bersama wakil akan tetap berkomitmen melanjutkan pelaksanaannya sesuai kemampuan fiskal daerah.
[Red/Ham]
