PURUK CAHU, tempotimur.com – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Dina Maulidah, S.H.I, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya segera menyiapkan langkah antisipasi jangka panjang menghadapi potensi kemarau ekstrem yang berlangsung di wilayah setempat.
Menurut Dina Maulidah, langkah proaktif diperlukan karena kondisi cuaca ekstrem dan perubahan iklim berpotensi menimbulkan dampak lintas sektor, terutama terhadap ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, serta pelayanan dasar.
Ia mendorong Pemkab Murung Raya tidak hanya mengandalkan penanganan ketika dampak kemarau sudah terjadi, tetapi menyusun strategi yang terukur dan berkelanjutan. Strategi tersebut antara lain mencakup pemetaan wilayah rawan kekeringan serta kesiapan infrastruktur dan distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak.
“Pemerintah Murung Raya tidak boleh hanya berfokus pada penanganan jangka pendek, melainkan harus menyusun strategi komprehensif. Strategi tersebut mencakup pemetaan wilayah rawan kekeringan hingga kesiapsiagaan infrastruktur pasokan air bersih bagi warga yang terdampak,” tegas Dina, Jumat (4/9/2026).
Selain persoalan ketersediaan air, Dina Maulidah, mengingatkan bahwa kemarau berkepanjangan juga dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Menurunnya kualitas air baku dan terbatasnya akses terhadap sanitasi yang layak dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit berbasis lingkungan.
“Dampak kritis yang harus diantisipasi secara serius adalah meningkatnya kasus gastroenteritis akut atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai muntaber. Minimnya akses air bersih dapat meningkatkan risiko masyarakat mengonsumsi air yang terkontaminasi bakteri maupun virus,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi dampak kesehatan tersebut, Dina Maulidah, meminta Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di Murung Raya meningkatkan kesiapsiagaan. Tenaga kesehatan perlu disiapkan, sementara ketersediaan obat-obatan dan kebutuhan medis lainnya harus dipastikan mencukupi.
Ia juga mendorong penguatan edukasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) hingga tingkat desa, terutama terkait penggunaan air bersih, sanitasi, serta pencegahan penyakit yang berpotensi meningkat selama musim kemarau.
“Jangan sampai persoalan kekeringan dan keterbatasan air bersih kemudian berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius dan mengancam keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Dina menambahkan, penanganan dampak kemarau ekstrem tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta masyarakat perlu diperkuat agar langkah pencegahan dan penanganan dapat berjalan efektif.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah ancaman kemarau ekstrem,” pungkasnya. (hbr).
