Nabire – Demi peningkatan pelayanan hukum dan penegakan keadilan di wilayah Papua Tengah kembali menunjukkan langkah konkret. Pada Senin sore, 24 November 2025, pukul 16.40 WIT, berlangsung penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyiapan dan Penyerahan Tanah Hibah untuk Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri di Ballroom Provinsi Papua Tengah, Nabire.
Kegiatan ini menjadi momen bersejarah bagi Kejaksaan Negeri Nabire bersama tujuh pemerintah kabupaten yang turut menyerahkan hibah tanah, yakni Kabupaten Nabire, Puncak, Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai, Paniai, dan Intan Jaya. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nabire, Dr. Jusak Elkana Ayomi, S.H., M.H., bersama para Bupati atau perwakilan resmi masing – masing daerah.
Acara tersebut turut disaksikan oleh Gubernur Papua Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, serta jajaran pejabat tinggi dari Kejati Papua, antara lain Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Khusus, dan Asisten Pidana Militer. Kehadiran para pejabat tinggi ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memperkuat infrastruktur kelembagaan Kejaksaan di Tanah Papua Tengah.
Dalam Pernyataannya, Kajari Nabire Dr. Jusak Elkana Ayomi menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dukungan pemerintah kabupaten yang telah bersinergi dan memberikan hibah tanah sebagai wujud nyata komitmen terhadap penguatan penegakan hukum.
“Penyerahan tanah hibah ini bukan sekadar simbol dukungan fisik, tetapi bentuk kepercayaan dan tanggung jawab bersama untuk memperkuat pelayanan hukum bagi masyarakat. Keberadaan kantor kejaksaan yang representatif di setiap kabupaten sangat penting untuk memastikan akses keadilan yang merata hingga pelosok Papua Tengah,” ujar Dr. Ayomi dalam pidatonya.
Beliau juga menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Nabire siap mendukung penuh percepatan
administrasi dan pembangunan agar kantor-kantor Kejaksaan di masing-masing wilayah dapat segera berfungsi optimal. “Dengan dukungan semua pihak, kita wujudkan Kejaksaan yang hadir, bekerja, dan melayani rakyat,” imbuhnya.
Langkah ini sebagai bentuk sinergi nyata antar instansi yang berorientasi pada pembangunan kelembagaan hukum yang kokoh dan berkeadilan.
Ia berharap seluruh kabupaten dapat mengawal proses lebih lanjut agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.
Penandatanganan PKS ini menjadi titik awal penting bagi penguatan sistem hukum di Papua Tengah.
Melalui kolaborasi lintas sektor antara Kejari Nabire dan tujuh pemerintah kabupaten, diharapkan kehadiran kantor Kejaksaan di tiap daerah tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi juga rumah keadilan yang dekat dengan masyarakat, menjunjung tinggi integritas, dan memberi kepastian hukum bagi seluruh warga.
Penulis : Amatus Rahakbauw
