Jaksel — Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) III Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (12/08/2025).
Pada musyawarah ini Bupati Batu Bara didampingi oleh Kadis Perikanan dan Peternakan, Kadis Pertanian dan Perkebunan, Kepala BKPSDM, Kadis Koperasi dan UKM serta Kabag Tapem Setdakab Batu Bara.
Pembukaan Aspeksindo ditandai dengan pemutaran kemudi kapal secara bersamaan dan diwarnai dengan tarian Nusantara.
Munas III Aspeksindo ini mengangkat tema “Mengoptimalkan Peran Aspeksindo dalam Pembangunan Kelautan untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”.
Aspeksindo adalah organisasi kerja sama dan hubungan kemitraan antar Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir, serta sebagai penghubung antara pemerintah daerah kepulauan dan pesisir dengan pemerintah pusat dan industri/swasta serta pihak lain baik dalam dan luar negeri.
Ketua Dewan Pakar Aspeksindo, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri M.S. dalam pidatonya menekankan pentingnya membangun wilayah yang mandiri dan berdaulat. Dua syarat utama yang harus dipenuhi yaitu: bisa menjadi maju, sejahtera, dan mandiri/ berdaulat, yaitu pertumbuhan ekonomi berkualitas berarti pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
Selanjutnya pemerataan pembangunan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah.
“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tinggi angkanya, tetapi juga harus berkualitas dan merata. Semua rakyat harus merasakan manfaatnya, dari kota besar sampai desa-desa pesisir,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri,
Dengan visi besar ini, Prof. Rokhmin mendorong seluruh elemen bangsa bersatu membangun Indonesia yang kuat secara ekonomi, unggul dalam SDM, dan berdaulat di kancah global.
Munas III Aspeksindo diharapkan dapat melahirkan kebijakan dan program konkret yang dapat langsung diimplementasikan di daerah. Dengan 34 provinsi pesisir dan lebih dari 12 ribu desa pesisir, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi poros maritim dunia.
